Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membentuk tim khusus pengadaan batu bara guna memastikan ketersediaan pasokan energi primer bagi PT PLN (Persero). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional dan menghindari potensi gangguan pasokan listrik akibat keterbatasan bahan bakar pembangkit.
Pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengawasan pasokan energi primer diperkuat. Tim akan melibatkan unsur PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang menyediakan sekitar 190 juta ton batu bara. Namun, hingga saat ini baru sekitar 150–160 juta ton yang terkonfirmasi, sementara volume yang sudah terikat kontrak berada di kisaran 134 juta ton.
Pemerintah menilai tantangan utama bukan terletak pada jumlah pasokan secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori sedang yang menjadi kebutuhan utama sejumlah pembangkit listrik PLN. Karena itu, tim khusus dibentuk untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus meningkatkan pengawasan agar pasokan energi primer lebih terjamin.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan operasional pembangkit listrik tetap berjalan optimal, sehingga masyarakat dan sektor industri memperoleh pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan.